Pelaksanaan kewajiban perpajakan atas manfaat pensiun merupakan hal penting bagi perusahaan pengelola dana pensiun, termasuk PT Taspen (Persero) KC Semarang. Permasalahan yang sering timbul di instansi sejenis adalah ketidakpatuhan dalam pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pemotongan, p…
Audira Triska Paramita, “Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 pada Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024”, Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Marliyati, S.E., M.Si.Akt. dan Drs. Toni Hartono, M.Pd., Agustus 2025. Dinas Perindustrian Kota Semarang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerin…
Dinas Perikanan Kota Semarang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memerlukan belanja barang dan jasa untuk menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi. Dinas Perikanan Kota Semarang telah melakukan perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 atas belanja barang dan jasa dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi. Tugas Akhir ini bertujuan untuk…
Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan instansi Pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 atas pengadaan barang dan jasa. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menghitung pelaksanaan kewajiban perhitungan, pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak …
Pajak Penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah sebagai pengguna anggaran wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata cara dan kendala perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 22 atas belanja barang dan PPh Pasal 23 atas belanja jas…
Ervina Agityas Pungki, "Pelaksanaan Pemungutan PPh Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 23 pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024", Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Resi Yudhaningsih, S.E., M.Si., Akt., CA., CTT dan Yusuf Hendrawanto, S.Pd., M.Pd. Juli 2025, 118 halaman. Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan instansi pemerintah yang mengelo…
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,…
Ellisya Risa Budi “Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022”, Tugas Akhir D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Kusmayadi, S.E., M.Si., Akt., CA dan Dr. Dra. Sri Hardiningsih HS, M.Hum., Agustus 2023, 79 halaman. Tujuan penulisan Tugas Akhir …
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah berlaku sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetapnya. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Dina…
Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Metodelogi yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data sekunder dengan metode pengu…